Penuhi Panggilan Jaksa, Tiga Komisioner Bawaslu Muratara Ditahan

Tersangka dugaan korupsi Dana Hibah Bawaslu Muratara saat digiring petugas ke Lapas Kelas II A Lubuklinggau untuk dilakukan penahanan, Kamis (7/4/2022).

LIPOSSTREAMING.NEWS -Kejaksaan Negeri Lubuklinggau menetapkan menetapkan lima orang tersangka dugaan korupsi dana hibah Bawaslu Musi Rawas Utara tahun 2019/2020. Dari lima tersangka tiga orang berstatus komisioner Bawaslu yakni Munawir selalu Ketua dan Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa, M. Ali Asek selaku Kordiv Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga serta Paulina selaku Kordiv Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Data dan Informasi. Dua tersangka lain yakni Bendahara Bawaslu Muratara Siti Zahro dan seorang staf Kukuh Reksa Prabu. Kelima tersangka Kamis (7/4/2022) langsung ditahan Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Lubuklinggau usai menajalani pemeriksaan.

Kelima tersangka awalnya datang ke Kejari Lubuklinggau sekitar pukul 10.00 WIB memenuhui panggilan untuk menjalani pemeriksaan di Seksi Pidsus sebagai saksi. Setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi, sekitar pukul 13.30 WIB kelimanya ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian pukul 14.30 WIB digiring keluar Kejari Lubuklinggau mengenakan rompi menuju mobil tahanan dibawa ke Lapas Kelas II A Lubuklinggau.

Kajari Lubuklinggau Willy Ade Chadir melalui Kasi Pidsus Yuriza Antoni saat dikonfirmasi membenarkan kelima tersangka diduga terlibat kasus dugaan penyimpanan dana hibah Pemkab Muratara untuk Bawaslu Muratara tahun anggaran 2020. “Kelimanya kami titipkan di Lapas Lubuklinggau untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan,” jelas Yuriza Antoni.

Yuriza Antoni.menjelaskan berdasarkan hasil audit BPKP Sumsel, dalam kasus ini menyebabkan kerugian negara Rp 2.514.800.079 dari total dua tahun angagaran. Dana hibah tahun anggaran 2019 senilai 200 juta dan anggaran 2020 senilai Rp 9 Milyar dengan total keseluruhan angagaran Rp 9,2 Miliar.

Kelima tersangka akan dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian subsidair, pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya jaksa menyebut, alasan delapan saksi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang mangkir saat dipanggil pihak Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau tidak logis. Delapaan orang tersebut terdiri dari tiga komisioner, tiga koordinator sekretariat dan 2 orang staf. Semuanya tidak hadir dengan berbagai alasan. Mulai dari sakit, Dinas Luar dan sedang berada di luar kota.

“Senin (4/4/2022) itu pemanggilan pertama sebagai saksi yang kita lakukan. Karena tidak ada yang datang akan kita panggil lagi sampai dengan pemanggilan ketiga. Jika sudah pemanggilan ketiga kali saksi tidak hadir, maka akan kita akan jemput paksa,” tegas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Lubuklinggau Willy Ade Chaidir, melalui Kasi Pidsus Yuriza Antoni, Selasa (5/4/2022).

Yuriza mengaku, alasan yang diberikan kedelapan saksi ini patut dicurigai oleh mereka. “Patut kita curigai karena tidak logis. Alasan yang diberikan itu harusnya bisa dipertanggung jawabkan seperti alasan sakit harus ada surat keterangan dokter, kalau dinas luar harus ada surat dinasnya,” tegas Yuriza.
Untuk surat panggilan kedua ungkapnya, sudah mereka buat dan akan segera dikirimkan ke sekretariat Bawaslu Muratara. “Kedelapan saksi ini sebetulnya sudah sering kita periksa, karena ada yang kurang dari penyidik sehingga harus diperiksa kembali sebagai pemeriksaan lanjutan. Saat ini hasil BPKP juga sudah keluar, namun untuk sekarang belum bisa diekspose,” jelasnya. (lipos)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *