Pemerintah Tidak Berani Memanen Buah Sawit

Tanda buah sawit
Tandan Buah Sawit

LIPOSSTREAMING.NEWS –Robiansyah, selaku mantan Lurah Siring Agung membenarkan buah sawit di Kelurahan Siring Agung itu dipanen oleh warga Kelurahan Siring Agung sendiri. Selama ini, siapapun yang memanen diharapkan menjaga kebersihannya.

Pada waktu menjabat di Lurah Siring Agung, kata dia, pemeliharaan batang sawit di pinggir irigasi Siring Agung sempat akan dilimpahkan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lubuklinggau. Tetapi, kata dia, DLH tidak mau ambil pusing karena sudah dikelola oleh masyarakat, sehingga DLH tidak mengurus buah sawit tersebut sampai saat ini.

“Sementara pihak kelurahan tidak berani juga buat pernyataan terkait pengelolaan batang sawit tersebut, karena bukan kuasanya dan tidak berwenang juga. Seharusnya dinas terkaitlah yang membuat surat pernyataanya untuk jadi pengelolaannya karena pihak dinas yang lebih berwenang untuk pengelolahanya,” ungkap Robianyah

Jadi hingga saat ini belumada kepastian secara resmi terkait kepengurusan pengelola batang sawit yang ada di Kelurahan Siring Agung. Makanya warga yang di Kelurahan Siring Agung yang mengurus dan menjual buah sawitnya.

Ia selama ini berharap pengelolaan sawit ini segera diberikan legalitas, siapa yang berkuasa mengelola batang sawit di lahan pemerintah ini.

“Untuk uang hasil panen buah sawit, biar warga yang rembuk digunakan untuk apa uangnya. Diketahui ada 80 batang sawit di Kelurahan Siring Agung,” ungkapnya lagi.

Terkait hal ini, Kepala DLH Kota Lubuklinggau, Subandio Amin melalui Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ruly Wijaya mengungkapkan pihaknya masih dilema terkait pengelolaan tanaman sawit di wilayah Daerah Milik Jalan (DMJ) , di Kelurahan Siring Agung dan di Kelurahan Petanang. Hal itu diungkapkan saat dibincangi, Rabu (11/5/2022).

“Kami dari pihak DLH tidak tahu sawit itu siapa yang panennya, siapo yang merawatnya,” ungkap Ruly.

Sawit itu diungkapkannya, memang punya pemerintah yang sengaja ditanam di DMJ era Wali Kota Riduan Efendi.

“Tapi, kami merasa tidak menanamnya, apakah dari pihak Dinas Perkebunan kami juga tidak tahu. Karena untuk tanaman sawit ini kami hanya merawat dan memangkas saja, itu jika terjadi pohon roboh atau ranting yang sudah tua dan mengganggu jalan ini akan kembali ke pihak DLH. Tapi kalau untuk yang memanen itu kami tidak berani, walau kami ini pemerintah juga,” tegasnya.

Untuk perawatan sawit diungkapkannya, mereka juga tidak ada dan tidak anggaran. Kemungkinan ditanamnya sawit itu agar tidak ada yang melakukan pembangunan, jika ada pelebaran jalan sawit bisa dirobohkan.

“Dari DLH kami pastikan tidak ada yang melakukan panen itu dan juga kami tidak menganggarkan untuk perawatan dan pemeliharaan sawit di DMJ. Dan tidak ada pihak DLH yang memerintahkan untuk memanen kepada siapapun,” tegasnya.

Menurutnya, DLH pernah koordinasi dengan pihak kelurahan, dan meminta pihak lurah yang mengambil kebijakan itu, apakah kembali ke warga atau seperti apa.

“Jika kembali ke DLH kami tidak berhak karena kami juga tidak menanamnya dan tidak merawatnya, DLH hanya merawat sebatas pemangkasan jika mengganggu jalan. Koordinasi kami dengan pihak kelurahan sebenarnya secara lisan atau rembuk warga. Pada saat itu kami mengungkapkan bahwa pihak DLH tidak berhak untuk memutuskan apakah kembali ke DLH atau tidak, jika warga ada yang mau untuk memanen sawit itu kami pihak DLH tidak tahu dan juga itu tanggung jawab siapa yang memanen. Jadi jika ada apa-apa risiko bagi yang memanen, begitu kami sampaikan. Selagi itu tidak menimbulkan polemik ya silakan. Asal kan warga tidak menebang pohon, apa lagi tidak ada konfirmasi ke pihak DLH itu yang salah,” jelasnya.

Saat ini tambah Rully, sawit yang ditanam oleh pemerintah tersebut lebih dari 20-an batang, untuk yang di Siring Agung. Ada sebagian yang ditebang di daerah Siring Agung saat itu, karena ada pelebaran jalan. (lipos)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *