Armada Sedikit, DLH Musi Rawas Kewalahan Angkut Sampah

Tusan - Kasi Penanganan Sampah DLH Musi Rawas

 MUSI RAWAS – Dinas Likungan Hidup (DLH) Kabupaten Musi Rawas (Mura) kewalahan mengangkut sampah. Ini disebabkan terbatasnya jumlah armada pengangkut sampah.

“Jumlah mobil dump truk pengakut sampah ada lima unit untuk mengkafer tujuh kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Mura,” ungkap Plt Kepala DLH Kabupaten Mura, Teddy Lizuardi melalui Kasi Penanganan Sampah, Tusan, Selasa (1/3/2022).

Ia menjelaskan tujuh kecamatan yang pengangkutan sampah sudah pakai armada DLH yakni STL Ulu Terawas, Sumber Harta, Tugumulyo, Purwodadi , Megang Sakti, Muara Beliti dan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK).

“Jadi masih tujuh kecamtan lagi belum tercover pengangkutan sampahnya,” jelas Tusan.

Petugas kebesihan dari DLH Kabupaten Mura rutin melakukan pengakutan sampah yang diambil dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

“Setiap hari sampah kita angkut dari hari Senin sampai hari Sabtu, hari Minggu petugas pengangkut sampah libur. Sehingga pada hari Senin terjadi penumpukan. Namun setelah diangkut oleh petugas kebersihan untuk dibuang ke Tempat Pembungan Akhir (TPA) di Simpang Gegas, sampah di TPS bersih,” jelasnya.
Namun menurutnya sering terjadi setelah petugas kebersihan mengambil sampah di TPS ada masyarakat membuang sampah lagi sehingga terkesan sampah tidak diangkut.

Ironisnya masyarakat membuang sampah tidak dimasukkan ke dalam kotak sampah di TPS. Tapi dibuang di luar kotak.

Sehingga sampah berserakan di luar kotak dan membuat kotor. Untuk itu ia meminta kepada masyarakat untuk mendukung kebersihan lingkungan agar membuang sampah ke dalam kotak sampah yang telah tersedia di TPS.

“Diharapkan masyarakat membuang sampah pagi hari sebelum pukul 07.00 WIB karena kalau sudah lebih dari pukul 07.00 WIB, petugas sudah pengangkut sampah dari TPS,” jelasnya.

“Sering terjadi sampah berserakan karena masyarakat membuang sampah setelah petugas mengambil sampah,” paparnya.

Tusan mengaku sejumlah TPS yang berada di jalan poros dipindahkan ke bagian dalam. Namun masyarakat yang berada di sekitar lokasi bakal dibangun TPS menolak.

Untuk membangun TPS syarat administrasinya harus lengkap. Diantaranya, lahan yang dibangun TPA harus ada surat tanah, kalau hibah dari masyarakat harus ada surat hibah. Sehingga TPS belum bisa dipindahan.

“Kita tidak bisa membangun TPS tanpa adanya surat tanah lokasi dibangun TPS karena akan menjadi masalah,” ungkapnya sembari menambahkan ada 20 TPS tersebar di tujuh kecamatan Kabupaten Mura. (lipos/sin)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *