4.332 Pegawai Non ASN Terlindungi

TANDATANGAN - Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud dan Kepala BPJAMSOSTEK Muara Enim Russian Dedy (kanan) didampingi Disnakertrans Kabupaten Mura Mefta Jhoni menandatangani perjanjian kerja sama bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pegawai non ASN di lingkungan Pemkab Mura di Auditorium Pemkab Mura, Rabu (2/3/2022).

LIPOSSTREAMING.NEWS- Sebanyak 4.332 pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) non Aparatur Sipil Negara (ASN) diberikan bantuan jaminan sosial (Jamsos) ketenagakerjaan.

Penandatangan kesepakatan bersama antara Pemkab Kabupaten Mura dengan BPJAMSOSTEK Muara Enim ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Mura Hj Ratna Machmud dan Kepala BPJAMSOSTEK Muara Enim, Russian Dedy di Auditorium Pemkab Mura, Rabu (2/3/2022).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mura Mefta Jhoni mengatangkan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pegawai non ASN Kabupaten Mura merupakan bentuk perhatian Pemkab Mura kepada pengawai non ASN.

“Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan, apabila terjadi kecelakaan dalam melaksanakan tugas, pengawai non ASN terlindungi sehingga merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas,” jelasnya.

Menurutnya, jumlah pegawai non ASN yang diberikan jaminan sosial ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022 sebanyak 4.332 orang. Ada Rp 519.840.000 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Jaminan yang diberikan yakni, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).

Kepala BPJAMSOSTEK Muara Enim Russian Dedy mengatakan dengan diberikan jamian sosial ketenagakerjaan kepada pegawai non ASN dapat meringankan beban pegawai non ASN. Program ini sejalan dengan program pengentasan kemiskinan. Sebab dengan adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pegawai non ASN dapat mencegah potensi masyarakat miskin baru.

“Saya mengucapkan rasa syukur sekaligus merasa bangga atas program Pemkab Mura ini,” jelasnya.

Menurutnya sebagain besar pegawai non ASN tulang punggung keluarga.

“Oleh sebab itulah hal ini menjadi perhatian serius bagi Pemkab Mura,” paparnya.

“Dengan telah ditandatangani MoU ini pegawai non ASN Pemkab Mura sudah mendapat perlindungan serta jaminan dari Pemda dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari,” tambahnya.

Russian Dedy mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Mura atas kerjasama yang dilakukan.

Bupati Mura Hj Ratna Machmud mengatakan lebih kurang dua tahun terakhir ini daerah di seluruh Indonesia dilanda pandemi Covid-19, sehingga sangat berdampak sekali penambahan masyarakat miskin baru.

“Tapi untuk Kabupaten Mura tidak begitu signifikan terjadinya penambahan masyarakat mikin baru karena mayoritas masyakarat berpenghasilan dari sektor pertanian beda dengan kota besar masayrkat sulit mencari pekerjaan karena minimnya kesempatan kerja,” jelasnya.

“ Iuran per bulan untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pegawai non ASN dilingkungan Pemkab Mura ditanggung oleh Pemkab Mura, tidak lagi dipotong dari gaji. Karena kalau pegawai non ASN bayar sendiri iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cukup memberatkan. Walaupun hanya 10.000 bagi pegawai non ASN memberatkan. Maka iuran untuk 4.332 pegawai non ASN sudah ditanggung oleh Pemkab Mura,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut bupati juga menyerahkan santuan kematian program jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar Rp 42.000.000 kepada ahli waris pegawai non ASN. (sin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *