Wacana Penundaan Pemilu ‘Tidak Laku’

PEMILU 2024
PEMILU 2024

* Parpol Konsen Saja pada Pemenangan Pemilu

LIPOSSTREAMING.NEWS – Meskipun pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 masih lama, namun ‘panasnya’suhu politik sudah mulai terasa saat ini. Terutama sejak munculnya wacana penundaan pemilu 2024, yang beberapa hari terakhir ini menghangat dilontarkan oleh ketua umum beberapa Partai Politik (Parpol) di Indonesia seperti Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartarto (Golkar), dan Zulkipli Hasan (PA).

Bahkan wacana ini juga menjadi sorotan pengamat politik, Eka Rahman. Dibincangi apakah wacana ini membuat Parpol di daerah yang mulai memanaskan ‘mesin’ partai harus menunda konsen mereka, dan ikut menyuarakan wacana ini ? atau sebaliknya. Ia menegaskan jika pengurus Parpol di daerah untuk apa ikut berwacana, apalagi kewenangan ada di tingkat pusat.

“Dan kecenderungan wacana penundaan pemilu tidak laku dan sulit mendapat pijakan konstitusional. Jadi sebaiknya pengurus Parpol di daerah tetap saja concern pada program parpol untuk menghadapi Pemilu 2024 yang akan datang,” tegas Eka Rahman, Minggu (6/3/2022).

Eka menjelaskan, wacana ini sebenarnya mendapat respon negatif dari masyarakat. Karena tentu saja, sulit mencari pijakan konstitusional yang bisa merasionalisasi wacana penundaan pemilu tersebut. Disamping patut di duga akan ‘mencederai demokrasi’ dan cenderung mengarah pada timbulnya ketidakpastian terhadap hukum – terutama hukum terkait pelaksanaan pemilu itu sendiri.

“Apalagi, seingat saya UU terkait pemilu/pilkada sudah sangat sering di revisi/di ubah pasca reformasi. Pada sisi lain, saat ini tidak ada satupun gejala yang dapat di kualifikasikan sebagai ‘situasi mendesak’ yang menjadikan penundaan pemilu menjadi urgent. Sehingga wajar jika kemudian muncul tafsir bahwa wacana penundaan pemilu terkait pada peta politik pilpres, yaitu asumsi penundaan pemilu dilemparkan oleh parpol yang figur capresnya kurang potensial jika bertarung pada pemilu 2024,” ungkapnya.

Untuk itu lanjutnya, Parpol tersebut butuh waktu untuk mendongkrak popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas figur Capres melalui penundaan pemilu. Argumentasi ini mendapat ‘legalitas’ dan rasionalisasi jika melihat komposisi parpol pendukung wacana penundaan pemilu seperti Golkar, PKB dan PAN dimana Ketum mereka dianggap ‘kurang layak jual’ dalam banyak survei. Sebaliknya parpol seperti PDIP, Gerindra, Nasdem, PD, PKS dan PPP menyatakan menolak penundaan pemilu. Hal ini sangat beralasan jika melihat figur capres parpol tersebut yang kompetitif dalam bursa capres seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Agus Yudhoyono.

“Namun di daerah, khususnya di Lubuklinggau wacana tersebut tak perlu di respon secara berlebihan, karena tentu saja kewenangan jadi atau tidaknya wacana penundaan pemilu ada pada elit politik tingkat pusat, baik eksekutif maupun parlemen. Apalagi jika kita kalkulasi peta politik dukungan terhadap wacana penundaan pemilu, masih dominan di kuasai oleh parpol yang menolak penundaan pemilu 369 kursi, berbanding 167 kursi yang mendukung wacana penundaan pemilu (minus PPP 19 kursi yang belum tegas bersikap). Artinya, dalam koridor konstitusional dan hukum ketata negaraan, sulit merealisasikan penundaan pemilu,” jelasnya.

Lalu lanjutnya, dalam pendekatan hukum pun demikian, perubahan UU pemilu yang memuat diktum penundaan pemilu harus melalui undang-undang yang di sah kan oleh DPR dengan komposisi diatas. Bahkan jika pun sudah menjadi UU (terjadi sesuatu yang luar biasa), masih bisa dilakukan Judicial Riview di Mahkamah Konstitusi.

Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap parpol ditingkat lokal yang sudah sangat aktif ‘memanaskan mesin politik’ menjelang 2024. Eka mengungkapkan ada beberapa hal harus di pahami. Pertama tentu saja jika terjadi penundaan pemilu, akan berimbas secara signifikant terhadap parpol dan pergerakan parpol tingkat daerah menjelang pemilu 2024. Parpol harus merubah planning, strategi, tahapan bahkan mungkin berimbas pada logistik yang harus di siapkan.

Namun sebagaimana di sebut diatas, tak mudah merealisasikan penundaan pemilu, secara politis dan hukum. Karena sepertinya wacana penundaan pemilu mendapat sentimen dan respon negatif dari mayoritas parpol dan publik. Artinya, kecenderungan penundaan pemilu 2024, hanya akan tetap menjadi wacana atau bahkan nanti menghilang di ruang publik.

“Apakah jika terjadi penundaan akan merugikan parpol yang sudah ‘memanaskan mesin parpol’ ? Saya pikir tidak terlalu signifikant karena tahapan masih jauh, bahkan belum masuk tahapan resmi penyelenggara pemilu. Artinya, tidak terlalu berpengaruh terhadap kerugian secara materiil bagi parpol. Bahwa ada banyak figur yang diperkirakan ‘bakal caleg’ turun ke konstituen ? Itu bagian dari kunjungan dapil menjaring aspirasi masyarakat (jaring asmara) atau sosialisasi saja. Belum ada figur caleg secara resmi yang melakukan aktivitas sosialisasi,” jelasnya lagi.

Ketua DPP Partai NasDem Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) Wilayah Sumatera III (Lampung, sumsel, babel, jambi), Fauzi H Amro juga menegaskan jika mereka sudah jelas menolak wacana penundaan Pemilu.

“Kita ikut instruksi partai, jika kita menolak wacana ini. Makanya kita tetap melakukan berbagai persiapan untuk pemenangan Pemilu 2024,” tegas Fauzi Amro, disela-sela melaksanakan Reses di Lubuklinggau. (rfm)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *