Begiri Cara Atasi Politik Transaksional

Ilustrasi Politik Transaksional

LIPOSSTREAMING  – Akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pemohonan untuk mengembalikan sistem Pemilu ke sistem proporsional tertutup. Dan menetapkan sistem proporsional terbuka, Kamis 15 Juni 2023. Tidak dipungkiri banyak kalangan menilai pemilu sistem proporsional terbuka cendrung transaksional.

Peneliti Lembaga Dejure Riset Konsulting (DRK), Kurniawan Eka Saputra mengatakan akhirnya MK membacakan putusan atas uji materi (Judisial Rievew) perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 terhadap sejumlah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal yang digugat yakni Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), dan Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu.

BACA JUGA :  Koper JCH Diperiksa, Ada Apa

Secara garis besar pemohon mengajukan permohonan tentang tafsir konstitusi atas sistem pemilu apakah yang tepat adalah sistem proporsional daftar terbuka (open list proportional system) atau sistem proporsional daftar tertutup (close list proportional system).

Berdasarkan putusan mahkamah, maka sistem yang sesuai dengan konstitusi yang berlaku adalah sistem proporsional daftar terbuka/memilih caleg bukan parpol dalam pemilu 2024.

Dilihat dari persfektif hukum, putusan mahkamah ini tidak berbeda dengan putusan perkara Nomor 22—24/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa dalam Pemilu 2009 digunakan sistem proporsional daftar terbuka. ‘Artinya bahwa tafsir Mahkamah Konstitusi masih konsisten untuk menyatakan sistem proporsional daftar terbuka yang lebih ideal menurut konstitusi,” kata pria akrap disapa Eka Rahman, kemarin.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *