Hendrik Jantungan Sebelum jadi Tersangka

DIGIRING: Tersangka Tirta Arisandi (bertopi orange) digiring Penyidik Pidsus Kejari Lubuklinggau ke mobil tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak Pidana Korupsi penyimpangan dana hibah Pemkab Muratara untuk Bawaslu Muratara Tahun Anggaran 2019 dan 2020, Senin (11/4/2022).

LIPOSSTREAMING.NEWS – Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dana hibah Pemkab Muratara untuk Bawaslu Muratara Tahun Anggaran 2019 dan 2020 menyeret 3 tersangka baru. Sebelumnya dalam kasus ini Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Lubuklinggau menetapkan 5 orang tersangka.

Ketiga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru ditetapkan tersangka, Senin (11/4/2022) sekira pukul 17.00 WIB yakni Koordinator Sekretariat (Korsek) Bawaslu Muratara Periode Oktober 2019 – Juli 2020 Tirta Arisandi, Korsek periode Juli – Oktober 2020 Hendrik dan Korsek periode Oktober 2020 – Mei 2021 Aceng Sudrajat. Namun dari ketiga orang tersangka tersebut baru satu orang dilakukan penahanan yakni Tirta Arisandi. Sedangkan tersangka Hendrik belum dilakukan penahanan karena masih dirawat di RSUD Sobiri. Hendrik diduga terkena serangan jantung dan sempat pingsan usai menjalani pemeriksaan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lubuklinggau Senin (11/4/2022) pukul 13.30 WIB.

Sementara tersangka Aceng tidak memenuhi panggilan penyidik dan akan dilakukan pemanggilan ulang terancam dijemput paksa.

Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Willy Ade Chaidir melalui Kasi Pidsus Yuriza Antoni mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pemanggilan ketiga kepada para mantan Korsek yang ditetapkan tersangka. Namun yang hadir hanya dua orang yakni Korsek Hendrik dan Tirta Arisandi ASN Provinsi Sumsel. Keduanya datang memenuhi panggilan sekira pukul 12.30 WIB, kemudian dilakukan pemeriksaan mulai dari pukul 13.30 WIB.
Awalnya mereka dipanggil statusnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas.
“Namun saat melakukan pemeriksaan saksi, Hendrik, pingsan. Sehingga sekira pukul 14.00 WIB dibawa ke RSUD Dr Sobirin, dokter menyatakan tersangka Hendrik harus dirawat. Sedangkan Aceng Sudrajat tidak memenuhi panggilan jaksa untuk ketiga kalinya,” jelas Yuriza Antoni.

Yuriza Antoni mengaku usai memberi keterangan sebagai saksi, dan ekpose perkara, ketiga mantan Korsek Bawaslu Muratara ditetapkan sebagai tersangka sekitar pukul 17.00 WIB. Tirta langsung ditahan selama 20 hari kedepan di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau.
Sementara tersangka Hendrik karena terkena serangan jantung dan menurut dokter harus istirahat, maka belum dilakukan penahanan.

Yuriza Antoni membenarkan jika Hendrik dirawat karena sakit dan belum ditahan.
“Sekarang tersangka Hendrik masih dirawat di RSUD dr Shobirin dan kami tidak melakukan penjagaan ketat karena dia sudah ditetapkan tersangka. Kami juga tidak khawatir dia kabur,” jelasnya.

Yuriza Antoni menambahkan, untuk tersangka Aceng karena sudah tiga kali dipanggil sebagai saksi tidak hadir, maka akan langsung dilayangkan pemanggilan pertama sebagai tersangka, Kamis (14/4).

“Kalau pemanggilan yang kedua, tidak hadir lagi kami layangkan panggilan yang ketiga. Apabila ketiga kalinya tersangka tidak hadir dan tidak juga kooperatif Tersangka Aceng kami jemput paksa,” tegasnya.

Terpisah Humas RSUD Dr Sobirin Fatimah mengatakan, Hendrik dibawa dari Kejari Lubuklinggau karena tak sadarkan diri langsung masuk UGD RSUD Dr Sobirin. Hingga Senin (11/4/2022) sore Hendrik masih dirawat inap di RSUD Dr Sobirin.

Sebelumnya, Kamis (7/4/2022) Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau telah menetapkan dan menahan tiga Komisioner Bawaslu Muaratara. Ketiganya yakni Munawir, selaku Ketua dan Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa, M Ali Asek Kordiv Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Paulina Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi, Siti Zahro Bendahara Bawaslu Muratara serta Kukuh Reksa Prabu selaku Staf Bendahara Bawaslu Muratara.

Berdasarkan hasil audit BPKP Sumsel, dalam kasus ini menyebabkan kerugian negara Rp2.514.800.079.

Para tersangka disangkakan dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Ayat (2) dan (3) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian subsidair, Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Ayat (2) dan (3) UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (adi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *