Tunggakan Pelanggan PDAM TBS Tembus Rp 26 Miliar

PERBAIKAN – Petugas PDAM TBS Lubuklinggau memperbaiki pipa PVC diameter 300 milimeter yang pecah akibat perbaikan jalan di Jalan Jenderal Pol Moch Hasan, Kelurahan Muaraenim, Kecamatan Lubuklinggau Barat I. Akibat pipa pecah pendistribusian terganggu. Foto diabadikan awal Maret 2022.

LIPOSSTREAMING.NEWS – Layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bukit Sulap (TBS) kepada pelanggan kerapkali jadi sorotan. Ditengah pembenahan internal maupun eksternal, tunggakan masih jadi masalah krusial Manajemen PDAM TBS. Saat ini tunggakan tagihan pelanggan PDAM TBS mencapai Rp26 miliar, terhitung dari 2014 hingga 2021.

“Per Desember 2021, jumlah pelanggan sekitar 18.503, sedangkan tunggakan pelanggan terakhir tahun 2021 mencapai Rp26 miliar,” jelas Direktur PDAM Tirta Bukit Sulap, Hadi Purwanto melalui Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Saiful saat dibincangi, Jumat (18/3/2022).

Salah satu solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini PDAM TBS sedang diajukan menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Proses peralihan ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) yang saat ini sudah diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disahkan.

“Tahapannya masih di DPRD, karena masih diajukan Perdanya dulu. Untuk menjadi Perumda harus ada Perdanya dulu. Saat mengajukan Perda, juga harus ada naskah akademik nya dulu. Kami saat ini sifatnya hanya menunggu. Jika nanti Perdanya sudah disahkan, baru ditindaklanjutidengan membentuk struktur organisasi di PDAM yang baru. Akan ada tambahan, seperti dewan pengawas, komisaris dan direktur,” jelas Saiful.

Diusulkan menjadi Perumda, sebetulnya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Diharapkan dari pemerintah pusat semua Prusdadi Indonesia menjadi Perumda. Hanya saja, untuk Kota Lubuklinggau baru tahun ini ditindaklanjuti.

Lalu, selain ada penambahan struktur organisasi, yang berubah ketika menjadi Perumda adalah PDAM tidak hanya terfokus pada pengelolaan air bersih saja. Nanti Perumda bisa berinovasi, salah satunya bisa membuat air minum kemasan.

“Pemerintah daerah itu nanti bisa sebagai pemegang saham 70 %-nya. Dan nanti juga ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Intinya pemerintah mengharapkan dengan adanya Perumda ini bisa ada kontribusi ke daerah. Ya semoga juga nanti berkembangnya lebih cepat,” jelasnya.

Jika nanti sudah berubah Perumda, jabatan yang tertinggi itu RUPS lalu ada komisaris, dewan pengawas lalu direktur dengan keputusan tertinggi ada di RUPS. Namun untuk lebihnya di Perumda untuk lebih profesional lagi dengan kerja keras pengelolanya.

“Selain itu, dengan dibentuknya Perumda kita juga bisa memasukan investor, karena saham Pemda hanya 70 %, masih ada 30 % lagi, ini bisa kita kembangkan jika kita ada program yang bisa menghasilkan, namun untuk persentase tesebut tergantung penjabaran di Perda nanti. Pastinya Perumda itu ada ruang untuk investor masuk diluar dari pemerintah,” ungkapnya.

Untuk penyertaan modal dijelaskannya, hanya sekali disertakan modal yakni 70 % tadi. Dan diharapkan dengan saham itu Perumda bisa berkembang.

“Jika sudah resmi menjadi Perumda, maka penyertaan modal dari Pemda hanya sekali dan itu diawal. Dari pemerintah daerah menyertakan modalnya 70 persen yang akan dikembangkan. Jadi jika tidak ada perkembangan maka dengan itu RUPS yang memberi keputusan, apa yang harus dilakukan tindakan dengan direksi dari Perumda itu. Jadi sekarang jika Perumda terbentuk di sini diperlukan kontribusi perusahaan ini untuk pembangunan daerah, sebenarnya sekarang juga sudah ditekankan demikian kontribusi PAD,” tegasnya.(dkz)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *