LIPOSSTREAMING.NEWS- Terbatasnya anggaran, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau menyetop program Universal Health Coverage (UHC). Bahkan sejak Februari lalu, mereka hanya mengcover BPJS KIS untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Saat itu Wali Kota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe mengaku, jika program UHC dilanjutkan, anggaran yang tersedot cukup banyak. “Januari kemarin kita masih full UHC, di Februari kita rubah hanya menyikapi 4.873. Kita tidak menyikapi semua, karena keuangan kita terbatas. Untuk UHC kita butuh anggaran Rp 29 miliar, dan ini bukan uang yang sedikit untuk Kota Lubuklinggau yang anggarannya minim,” ungkap Nanan sapaan akrabnya ini, ketika disinggung apa alasannya menyetop program UHC.
Namun kini, Pemkot melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Lubuklinggau tetap berupaya agar program UHC kembali dilaksanakan. Caranya, dengan mengusulkan warganya yang tidak tercocer BPJS PBI KIS yang dibiayai oleh APBD ke BPJS PBI KIS yang dibiayai oleh APBN.
Karena menurut Kepala Dinkes Kota Lubuklinggau, Erwin Armeidi program UHC tidak dilihat dari pembiayaannya dari mana, namun syaratnya semua masyarakat sudah tercover BPJS Kesehatan. “Makanya kita upayakan, mereka yang tidak tercover di PBI KIS APBD dialihkan ke PBI KIS APBN. Dan kini secara bertahap sudah kita lakukan. Sebelumnya sudah sebanyak 22.700 an warga yang sudah dimutasi ke PBI KIS APBN. Dan bulan ini (maret, red) ada penambahan lagi sebanyak 7.000 an warga kita yang tercover dalam PBI KIS APBN. Dengan begitu sisa warga kita yang belum tercover di BPJS tinggal sedikit, sekitar 16.000 warga. Namun data mereka sudah masuk dalam usulan,” jelas erwin, Rabu (16/3).
Sebelumnya sebanyak 56 ribu warga Kota Lubuklinggau tercover dalam program UHC. Dengan dialihkan seperti ini ungkap Erwin, UHC tetap bisa dilaksanakan tanpa menganggu keuangan daerah. Mengingat APBD Kota Lubuklinggau sangat terbatas. Erwin berharap, setiap bulannya ada penambahan kuota dari Kemensos RI. Dengan begitu target mereka kembali UHC segera terwujud. “Dan kita yakin tidak akan lama lagi,” tegasnya.
Lalu saat ini bagi warga yang belum tercover namun butuh biaya untuk berobat, Erwin pun meyakini masih bisa menggunakan kuota cadangan yang dimiliki oleh Pemkot. “Kita ada kuota cadangan sebanyak 873, yang disiapkan untuk warga kita yang betul-betul tidak mampu namun mau berobat. Mereka bisa datang ke Dinkes membawa surat keterangan tidak mampu, lalu BPJS mereka akan segera diaktifkan. Sejauh ini kuota cadangan ini sudah terpakai sebanyak 10 persen,” ungkapnya lagi. (rfm)
