MUI Persoalkan Logo Halal

Ilustrasi

LIPOSSTREAMING.NEWS – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Lubuklinggau KH Syaiful Hadi mempermasalahkan kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) yang meresmikan logo halal yang baru. Yang artinya, adanya perpindahan otoritas lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal.

Yakni, dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah Kementerian Agama (Kemenag).

Syaiful Hadi menegaskan hak preogratifnya umat muslim. Sementara umat muslim diwakili oleh MUI. Kemenag tegasnya, bukan milik umat Islam saja. Kemenag itu miliknya semua agama. Sementara penentuan halal atau tidak halal sesuai syariat Islam itu untuk komunitasnya muslim.

“Jika memang Kemenag-nya dipimpin oleh umat Islam, ya katakan lah Kemenag-nya masih bisa mengurus terkait sertifikat halal. Tapi bagaimana kalau Kemenag-nya yang dipimpin umat dari agama lain seperti di Bali, yang Kepala Kantor Kemenag-nya orang beragama Hindu. Lalu di Nusa Tenggara Timur (NTT) Kepala Kemenag-nya orang beragama Kristen. Untuk penentuan halalnya itu bagaimana,” tegas Syaiful Hadi, Selasa (15/3/2022).

Ia juga mempermasalahkan terkait logo halal yang baru, yang seharusnya ditulis saja dengan huruf Arab.

“Kita ini nasional bukan Jawa sentris, lalu mengapa logo halal tidak jelas tulisannya. Memang bisa dibaca bagi orang yang paham dan mengerti, tapi kenapa tidak seperti negara-negara lain yang komit logo halal ditulis dengan tulisan Arab. Jika ada orang Arab atau orang Mesir, bisa jadi mereka akan kesulitan mencari lambang itu. Kenapa tidak ditulis langsung dengan huruf Arab, kalau ditulis langsung dengan huruf Arab tidak akan ada masalah. Walaupun nanti tahu, pasti kesulitan. Terus kenapa harus wayang, kenapa tidak gambar Burung Garuda aja,” harapnya.

Dalam kesempatan ini, ia juga menegaskan soal uang yang disetor pelaku UMKM yang mengurus sertifikat halal. MUI Kota Lubuklinggau tidak mengetahui persoalan uang tersebut karena bukan kuwenangan MUI.

“Kami juga tidak mengetahui soal uang untuk mengurus sertifikat halal, apa memang ada atau tidak. Karena hal itu bukan kewenangan MUI,” tambahnya.

Sementara Kementerian Agama (Kemenag) mengklaim penetapan logo halal yang baru tidak terpaku pada satu usulan.
“Jadi tak hanya 1. Ada 12 opsi dan itu lengkap dengan filosofi dan maknanya,” kata Kepala Pusat Registrasi Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kemenag Mastuki, Selasa (15/3/2022).
Ia menjelaskan bahwa riset dilakukan oleh tim dan konsultan khusus di bidang desain dan komunikasi visual. Tim itu lantas menghasilkan 12 opsi logo Halal Indonesia yang diserahkan ke pihak Kemenag untuk dipilih sebagai logo definitif.
“Diambil dari tradisi seperti apa. Ada kubah, ada artefak budaya, ada arsitektur, ada kaligrafi yang hidup di Indonesia. Misal seperti kubah masjid. Termasuk medan wayang yang digunakan oleh Wali Songo, Yang digunakan Sunan Kalijaga,” jelas dia.

Setelah belasan opsi logo itu diserahkan ke Kemenag, Mastuki mengatakan pihaknya tak asal memilih. Kemenag sudah berdiskusi dan mempertimbangkan pelbagai aspek untuk menjatuhkan pilihan.

Salah satu pertimbangannya, label halal yang dibuat harus memiliki makna dan diferensiasi tersendiri berdasar ciri khas Indonesia.

“Pertimbangan besarnya adalah bagaimana label yang akan jadi brand untuk produk yang beredar di Indonesia dan bersertifikat halal itu memiliki makna dan diferensiasi dan konsistensi. Bukan asal berbeda. Tapi keberbedaan yang jadi ciri khas Indonesia,” kata dia.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan logo baru Halal Indonesia akan secara bertahap menggantikan label halal dari MUI yang selama ini dipakai.

Namun, label halal yang baru menjadi sorotan publik karena dinilai sangat mirip dengan gunungan wayang.

Warganet mengkritisi mulai dari soal bentuk tulisan bahasa Arab “halal” yang rancu hingga dianggap Jawasentris. Meski demikian, Kemenag membantah bahwa logo itu Jawasentris.

Untuk diketahui, Kemenag melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerbitkan logo halal baru, melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Logo halal baru dengan warna ungu itu diluncurkan untuk menggantikan logo halal lama yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketentuan terkait logo baru tersebut telah resmi berlaku terhitung sejak 1 Maret 2022. Lantas dengan telah diberlakukannya aturan itu, apakah produk dengan logo halal MUI masih boleh beredar di pasaran?

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan, meskipun aturan terkait logo halal baru itu sudah berlaku, produk dengan logo halal MUI tidak serta merta dilarang peredarannya. Pelaku usaha diberikan kesempatan untuk menghabiskan stok produk dengan logo halal MUI. Aqil menyebutkan, produsen dapat menjual produk dengan logo halal lama hingga 2026.
“Pelaku usaha yang memiliki produk yang telah bersertifikat halal sebelum beroperasinya BPJPH serta masih memiliki stok kemasan dengan label halal dan nomor ketetapan halal MUI diperkenankan untuk menghabiskan stok kemasan terlebih dahulu,” jelasnya Senin (14/3).

Lebih lanjut ia bilang, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi banyaknya pelaku usaha yang telah memproduksi kemasan produk dengan label halal MUI. “Pemerintah tentu memahami kondisi di lapangan,” jelas dia.

Adapun bagi pelaku usaha yang baru akan memproduksi produknya, diminta untuk menggunakan logo halal yang dikeluarkan oleh BPJPH.
“Bagi pelaku usaha yang akan memproduksi kemasan produk untuk stok baru silahkan itu digunakan sesuai ketentuan,” katanya. Selain itu, bagi pelaku usaha yang produk dengan logo halal MUI telah habis, ke depannya juga diminta untuk menyesuaikan logo halal di produknya. “Mereka harus segera menyesuaikan pencantuman label halal pada produknya sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022,” pinta Aqil.

Beberapa waktu lalu, Sekretaris BPJPH Muhammad Arfi Hatim mengatakan, label halal dari BPJPH akan berlaku secara nasional. Label halal wajib dicantumkan dalam produk sebagai tanda suatu produk telah terjamin kehalalannya dan memiliki sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH. Karena itu, pencantuman label Halal Indonesia wajib dilakukan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk.

“Label Halal Indonesia ini selanjutnya wajib dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk,” jelas Arfi. Dia menambahkan, pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat atau konsumen. Pencantuman label halal juga dipastikan tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, dan dilaksanakan sesuai ketentuan.

Berdasarkan laman resmi BPJPH, ada sejumlah tahap yang harus dilalui pelaku usaha untuk bisa mendapat sertifikat dan logo halal dari BPJPH.
Alur mengurus sertifikasi halal BPJPH yang mulai berlaku sejak 14 Februari 2022, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara online melalui aplikasi SiHalal pada website https://ptsp.halal.go.id.

Lalu BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen permohonan. Apabila dokumen dinyatakan lengkap, maka dokumen dikirim ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk dilakukan pemeriksaan dokumen dan perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk. Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja sejak dokumen dinyatakan sesuai oleh LPH. LPH dapat meminta tambahan data/informasi kepada pelaku usaha dalam hal terdapat ketidaksesuaian dokumen saat melakukan pemeriksaan dokumen.

Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk berdasarkan unit cost dikali mandays yang telah ditetapkan BPJPH, dengan ketentuan biaya pemeriksaan kehalalan produk tidak termasuk biaya pengujian kehalalan produk melalui laboratorium yang telah terakreditasi dan biaya akomodasi atau transportasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BPJPH menerbitkan tagihan pembayaran kepada pelaku usaha. Pelaku usaha melakukan pembayaran tagihan dan mengunggah bukti bayar dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak tagihan disampaikan kepada pelaku usaha. Dalam hal pelaku usaha tidak melakukan pembayaran sesuai waktu yang ditentukan, permohonan dibatalkan sepihak oleh BPJPH. BPJPH melakukan verifikasi pembayaran tagihan. Apabila verifikasi dinyatakan sesuai, BPJPH menerbitkan STTD (surat tanda terima dokumen) sebagai dasar penugasan LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.

LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk ke MUI dengan tembusan kepada BPJPH dengan cara mengunggah dokumen melalui aplikasi SiHalal.
MUI melakukan sidang fatwa halal dan menyerahkan hasil ketetapan halal dengan cara mengunggah dokumen melalui aplikasi SiHalal. BPJPH menerbitkan sertifikat halal dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal digital pada aplikasi SiHalal.(dkz)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *