Mendikbud Pastikan Sekolah Bebas Pilih Kurikulum

Mendikbud RI - Nadiem Makarim

SUMSEL – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan, Kurikulum Merdeka dapat menekan kehilangan pembelajaran atau learning loss hingga 50 persen. Kesimpulan itu berdasarkan pengalaman Sekolah Penggerak yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka.

“Sekolah-sekolah yang pindah ke Kurikulum Darurat, kemudian Sekolah Penggerak yang kini menerapkan Kurikulum Merdeka, learning loss-nya ada yang berkurang hingga 50 persen,” jelas Nadiem, Kamis (10/3/2022).

Dia mengatakan, satuan pendidikan diberikan kebebasan menentukan kurikulum dari tiga kurikulum yang tersedia. Pilihan pertama, Kurikulum 2013 secara penuh, pilihan kedua Kurikulum Darurat, yaitu Kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan pilihan ketiga adalah Kurikulum Merdeka.
“Kurikulum Merdeka ini lebih fleksibel. Ada kearifan lokalnya, bisa berkolaborasi dengan vokasi dan konservasi. Bahkan kelebihan dari sumber daya alam yang ada di Kalimantan Utara ini juga bisa dijadikan topik yang menarik dalam menerapkan kurikulum di sekolah,” jelas Nadiem.

Pada pertemuan dengan pimpinan daerah se-Kalimantan Utara yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, Nadiem turut menyosialisasikan kebijakan-kebijakan yang telah pihaknya diterbitkan melalui program Merdeka Belajar, terutama kebijakan-kebijakan yang lebih berkeadilan sosial bagi daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Kepada pemimpin daerah, Nadiem mengatakan, melalui program Merdeka Belajar, pihaknya ingin mewujudkan visi Presiden Joko Widodo yaitu mencapai sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“Ini saatnya untuk kita (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) bergerak bersama mewujudkan visi Presiden. Salah satunya melalui program Merdeka Belajar,” jelas Nadiem.

Selain Kurikulum Merdeka, Nadiem juga menyampaikan beberapa kebijakan terkait penghapusan Ujian Nasional yang diganti dengan Asesmen Nasional, pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Program Guru Penggerak, dan Program Sekolah Penggerak.

Pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK merupakan upaya pemerintah dalam menyejahterakan guru-guru honorer dalam skala besar dan belum pernah terjadi sebelumnya.

Menurut dia, program ASN PPPK merupakan salah satu program terpenting pemerintah untuk menyejahterakan para guru honorer.
“Untuk itu, kita harus bantu bersama menyukseskan program ini dengan menyampaikan formasi guru semaksimal mungkin,” jelas Nadiem.
(rep/lip)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *