Mahasiswa Tolak Penundaan Pemilu

AKSI : Tiga tuntutan disuarakan ratusan mahasiswa dari beberapa kampus kepada Anggota DPRD Kota Lubuklinggau. Mereka ingin para wakil rakyat itu menyampaikan tuntutan mereka pada pemerintah pusat. Salah satunya penolakan atas wacana Penundaan Pemilu 2024 serta Presiden 3 Periode.

LIPOSSTREAMING.NEWS – Ratusan massa gabungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi di Kota Lubuklinggau menggelar aksi damai di Kantor DPRD Kota Lubuklinggau, Senin (11/4/2022) sekitar pukul 14.40 WIB. Kedatangan mereka ini, untuk menyampaikan tiga tuntutan.

Ratusan pemuda dan mahasiswa ini tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Rakyat Kota Lubuklinggau. Terdiri dari PMII, HMI, GMNI, KAMMI, IMM, dan Pemuda Pancasila. Sedangkan untuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari BEM STAI Bumi Silampari, BEM IAI Al Ahzaar, BEM UnivBi, BEM Unpari dan BEM STIEBI Prana Putra.

Pantauan di lapangan, aksi diawali dengan berkumpulnya mereka di halaman STAI Bumi Silampari pukul 13.00 WIB ini. Sekitar pukul 14.00 WIB mereka bergerak menuju Kantor DPRD Lubuklinggau menggunakan kendaraan roda dua, dan memakai almamater masing-masing. Para mahasiswa juga membawa bendera organisasinya, seperti dari PMII, HMI, GMNI, KAMMI dan Pemuda Pancasila. Selama di perjalanan, mereka dikawal ketat Anggota Polres Lubuklinggau dan Personil Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP).

Sekitar pukul 14.40 WIB, mahasiswa tiba di Kantor DPRD Kota Lubuklinggau sambil meneriakkan orasi dan nyanyian menggunakan pengeras suara. Aliansi mahasiswa ini juga menuliskan sejumlah tuntutan mereka di atas karton.

Ada tulisan ‘Masih percaya ? Sumpah dah !!! Gak Percaya. Lalu Harga BBM Mahal !!!
Ada juga tulisan ‘Aksi adalah usaha sadar bersama Indonesia sedang tidak baik-baik saja’
Lalu ‘Cukup Haus di Bulan Ramadan, jangan haus akan jabatan’ dan tulisan ‘Kalau bisa harga karet yang naik, bukan harga BBM’

Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Neka Pratama mengungkapkan aksi ini menginginkan DPRD Kota Lubuklinggau mengambil sikap untuk menghentikan isu atau wacana penundaan Pemilu serta Presiden 3 Periode.

“Kami meminta kepada DPRD Kota Lubuklinggau untuk mengambil sikap menghentikan wacana penundaan Pemilu, apalagi Presiden 3 periode. Dengan cara, DPRD membuat video dari unsur pimpinan,” ungkap Neka, Senin (11/4/2022).

Kemudian dilanjutkan Neka, mereka menolak kenaikan PPN yang 1 % dan harga bahan pokok.

“Kami menolak dengan tegas dan juga meminta pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pokok,” tegasnya.

Lalu tuntutan ketiga mereka menolak kenaikan harga BBM Pertamax dan meminta DPRD Kota Lubuklinggau memanggil pihak terkait, yaitu Pertamina untuk segera menjamin stok Pertalite khususnya di Kota Lubuklinggau.

“Memang pada saat ini yang naik itu Pertamax, dari harga Rp 9 ribuan bisa mencapai Rp 13 ribuan. Namun dampaknya, pada saat ini Pertalite di Lubuklinggau susah didapat, jadi mau tidak mau kami harus beli Partamax. Jadi secara tidak langsung kan terasa kenaikan BBM itu,” jelasnya.

Ketua HMI Kota Lubuklinggau, Ganda membenarkan aksi dihadiri lebih kurang 500 peserta dari OKP Cipayung Plus dan seluruh BEM. Ada lima OKP dan tujuh BEM.

“Yang kita tuntut memang ada tiga, kita minta hentikan isu atau penggiringan opini penundaan pemilu dan presiden 3 periode. Karena terlepas nantinya disahkan atau tidak ini sudah melanggar konstitusi kita. Di Pasal 7 UUD 1945 tidak ada pembahasan jabatan presiden lebih dari dua periode. Tuntutan kedua terkait kenaikan BBM Pertamax yang menurut kami tidak ada pertanggung jawaban dari pihak terkait tentang ketersediaan pertalite yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan ketiga kami menuntut kenaikan PPN. Riset kami, kenaikan 1 persen ini akan berpengaruh ke seluruh harga pokok,” jelasnya.

Mereka berharap, suara mereka ini dikawal oleh DPRD Kota Lubuklinggau lalu disampaikan ke pusat.

“Harapan kami, karena kita yang di daerah ini kan kalau mau ke Jakarta terhalang oleh jarak. Sementara DPRD Kota Lubuklinggau yang merupakan representasi dari jembatan rakyat di daerah, suara kami ini dikawal dan disampaikan ke pemerintah pusat atas apa keluhan dari mahasiswa Kota Lubuklinggau saat ini,” harapnya.

Para mahasiswa ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Lubuklinggau H Rodi Wijaya didampingi Anggota DPRD dari beberapa fraksi. Seperti dari Fraksi PKS, Demokrat, PKB, PDIP, dan Fraksi Golkar.

Di hadapan mahasiswa, mereka menyatakan sikap bahwa mereka pun menolak Pemilu 2024 diperpanjang, dan menolak kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo 3 periode.

“Semoga perjuangan mahasiswa ini berhasil, dan apa yang telah dilakukan pada hari ini diridhoi Allah SWT,” ungkapnya. (dkz/rfm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *