Kredit Rumah Dibantu DP Rp 40 Juta

LIPOSSTREAMING.NEWS – Masih banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan belum memiliki rumah layak huni. Hal ini mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI berupaya memenuhi kebutuhan hunian layak, dengan memberikan bantuan pembiayaan perumahan.

Setelah dengan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dimana subsidi diberikan pemerintah melalui pembiayaan bunga. Kini pemerintah melaksanakan program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Dimana, subsidi yang diberikan melalui pembiayaan down payment (DP).

BP2BT sendiri program bantuan pemerintah yang diberikan kepada MBR yang mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan Rumah atau sebagian uang muka perolehan Rumah atau sebagian dana untuk pembangunan rumah swadaya, melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana.

Lalu bagaimana realisasi pelaksanaanya di daerah ?

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kabupaten Musi Rawas, H Nito Maphilindo melalui Kabid Perumahan, Abu Hanifah mengungkapkan pelaksanaan program BP2BT masih proses izin. Namun, saat ini sudah ada rumah yang mulai dibangun dengan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

“Sudah mulai pembangunan, jadi yang dibangun ini yang telah mendapatkan program RTP yakni di Kecamatan Muara Beliti. Untuk sekarang 10 unit rumah sudah dibangun dari tahun 2021,” ungkap Abu Hanifah, Rabu (30/3/2022).

Dan untuk tahun ini lanjut Abu Hanifah, masyarakat yang siap mengikuti program ini sekitar 24 orang. Semua masih proses perizinan.

” 24 konsumen ini warga Desa Dwi jaya,” ungkapnya.

Program BP2BT ini menurutnya untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap dan yang memiliki penghasilan tetap.

“Untuk berpenghasilan tetap, kami kategorikan masyarakat yang bekerja sebagai buruh pabrik, di perkebunan atau masyarakat yang pekerjaannya tidak tetap seperti bekerja di ladang sendiri,” jelasnya.

Ditambahkannya, dana untuk membangun perumahan per unit Rp70 juta itu tergantung posisi daerah yang akan dibangun. Dan Rp 40 juta disubsidi oleh pemerintah pusat. Sisanya Rp30 juta untuk pembangunan infrastuktur, pembangunan jalan, drainase, jaringan listrik dan pembayaran tanah. Untuk spesifikasi rumah nanti akan dibuat dari pihak depelover yang akan menentukan.

“Sisanya akan dicicil di bank. Maka, syarat untuk mendapatkan program BP2BT masyarakat calon penerima manfaat harus menabung di bank yang sudah kerjasama dengan developer, dan menabung sudah tiga bulan lebih minimal saldo Rp 2 juta ini wajib . Syarat lainnya tidak memiliki permasalahan kredit macet baik di perbankan ataupun lembaga keuangan non bank. Setelah melalui BI Cheking jika tidak ada sangkutan kredit macet maka permohonan dapat diproses. Namun jika ada sangkutan kredit macet tentunya tidak akan diproses,” jelasnya.

Untuk syarat pengajuan diungkapkannya, mulai dari copy KTP suami istri, copy KK, copy buku nikah, copy kartu NPWP, copy kartu BPJS, copy slip gaji terakhir bagi yang bekerja tetap, copy SK terakhir untuk ASN atau surat keterangan kerja untuk swasta. Syarat itu masing-masing dibuat dua rangkap.

“Sedangkan untuk keteria non ASN ada dua kategori. Yakni non income dan fix income seperti penghasilan tetap dan penghasilan tidak tetap,” ungkapnya.

Sementara di Lubuklinggau, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Trisko Defriansyah didampingi Kasi Perumahan Swadaya Yessi menjelaskan ada kuota 372 unit rumah untuk program BP2BT. Dengan dua lokasi, yakni di Kelurahan Air Temam Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ada 204 unit dan di Goa Batu Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I sebanyak 198 unit.

Untuk calon penerima BP2BT ada 372 orang, dari kelompok honorer di Lubuklinggau dan sudah diusulkan di tahun 2021.

“Namun lebih dari 50 persen gagal di BI Cheking. Untuk kendalanya kita kurang tahu, karena prosesnya ada di bank. Barangkali sebagian sudah ada pinjaman bank, kita nggak paham karena yang paham bank. Bank mungkin punya pertimbangan,” jelasnya.

Dia menambahkan, program ini bukan harus untuk honorer, karena skema ini juga bisa untuk ASN, pegawai swasta hingga buruh. Ketentuanya, penghasilan dibawah Rp 6 juta dan belum mengambil Kredit Rumah KPR serta tidak ada kredit macet. Makanya ada BI Checking.

“Karena banyak gak lolos maka kita akan usulkan ulang. Kemungkinan habis lebaran. Sekalian kita tunggu pembangunan rumah contoh, yang rencananya akan dibangun di Goa Batu Kelurahan Taba Jemekeh,” jelasnya.

Untuk perbankan ada dua yang sudah MoU dengan mereka, yakni Bank SumselBabel dan BTN. Sementara untuk Develpoer PT Andalas Angkasa Putra Lintang. Tipe rumah 36, dengan luas lahan cukup besar, 10×15 atau 150 meter persegi, harga rumah Rp 120 juta, dengan subsidi DP Rp 40 juta. Sisanya, yang akan dicicil penerima.
(dkz/rfm)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *