“Galau”, Pilih Pileg Atau Pilkada?

LIPOSSTREAMING.NEWS – Bakal Calon (Balon) Wali Kota dan Wakil Walikota dari unsur Partai Politik (Parpol) nampaknya harus ‘galau’. Mereka harus dihadapkan dengan pilihan apakah tetap mencalonkan diri sebagai anggota legislatif lalu mundur ketika ingin maju di Pilkada. Atau mereka hanya mencalonkan diri di Pilkada.

Bagaiama hitung-hitungan politik mereka. Pengamat Politik, Eka Rahman menjelaskan, jika dilihat dari Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pelantikan anggota DPRD Kota Lubuklinggau pada 30 September 2019, maka mengacu pada pasal 367 ayat (4) UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang mengatur masa jabatan anggota DPRD Kab/Kota selama 5 (lima) tahun, akan berakhir pada saat yang sama, tatkala anggota DPRD periode 2024-2029 diambil sumpah, yakni 30 September 2024.

Untuk itu jelasnya, ada beberapa hal yang harus jadi catatan. Pertama, adanya keserentakan atau tumpang tindih jadwal atau tahapan antara Pileg 2024 dengan Pilkada 2024, dimana tahapan pileg belum selesai dengan pelantikan calon terpilih, tetapi tahapan pencalonan kepala daerah harus segera berjalan pada saat yang sama.

Kedua, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang yang mengatur mengenai kewajiban pengunduran diri bagi anggota DPR, DPD dan DPRD diatur, jika hendak mencalonkan diri dalam pilkada, meskipun yang bersangkutan terpilih sebagai calih anggota DPRD, namun jika ingin ikut kontestasi Pilkada harus mengundurkan diri , bahkan sebelum dilantik.

“Dengan demikian, memang posisi dilematis bagi figur bakal calon yang berasal dari Partai Politik (Parpol), khususnya Ketua Parpol untuk memilih dan mengkalkulasi sedini mungkin peluang pada level mana mereka akan berkontestasi, Pileg atau Pilkada,” tegas Eka Rahman, Minggu (22/5).

Meski demikian lanjutnya, beberapa Parpol secara internal menginstruksikan kadernya yang akan ikut kontestasi Pilkada harus ‘bertarung’ dulu dalam Pileg.

“Hal ini sebenarnya sangat rasional dan argumentatif karena peluang sebuah Parpol untuk ikut kontestasi dalam Pilkada secara signifikan terkait dengan bagaimana standing position parpol tersebut dalam pileg 2024. Apakah memperoleh suara signifikan lebih dari 20% kursi DPRD sehingga dapat mengusung paslon sendiri atau di bawah 20%, yang mengharuskan berkoalisi dengan parpol lain, atau bahkan tak memiliki kursi sehingga tak memiliki peluang untuk mengusung paslon,” ungkapnya.

Dengan dekatnya (tumpang tindih) jadwal atau tahapan Pileg dan Pilkada, dalam strategi campaign, sosialisasi figur personal atau Parpol dan penggalangan massa memang bisa dilakukan secara bersamaan. Artinya, sosialisa/campaign dalam Pileg bisa berpengaruh dan secara positif terkait pada pilkada. Namun tentu saja beberapa item akan berbeda seperti saksi, alat peraga, tim pemenangan, dan sebagainya.

“Artinya, dalam konteks kebutuhan logistik tentu akan lebih besar. Bagi figur bakal Cakada yang memiliki range ‘modal politik’ yang kuat sebenarnya tak masalah, namun sebaliknya bagi figur cakada asal parpol yang masih ‘modal pas’ tentu akan bermasalah. Bagi figur Cakada yang belum yakin, tentu sebaiknya ikut Pileg dulu. Nanti baru berhitung peluang saat Pilkada, apakah akan ikut kontestasi pilkada? Atau secara rasional memilih posisi anggota DPRD sebagai Calih, ketika peluangnya dianggap relatif kecil,” tegasnya.

Ringkasnya tegas Eka, kalkulasi atau perhitungan tersebut tak bisa digeneralisir pada setiap figur. Bagi figur yang range logistiknya luas tak masalah ikut Pileg dulu baru mundur tatkala ikut kontestasi Pilkada. Karena tentu secara brand, ada pengaruh pada popularitas dan ketersukaan. Namun sebaliknya jika logistik terbatas, lebih baik berhitung dahulu secara cermat.

“Pada saat yang sama, kebijakan internal parpol juga berpengaruh, apakah ada instruksi para kader yang akan ikut kontestasi Pilkada harus ikut Pileg dahulu atau tidak,” tambahnya.

Lalu apakah posisi dilematis bagi figur bakal calon yang berasal dari parpol ini akhirnya membuat banyak Ketua Parpol mundur dengan teratur di ajang Pilkada ? Eka mengaku hal itu belum tentu juga.

“Jadi figur bakal Cakada hari ini terseleksi secara rasional. Orang harus berhitung mulai dari modal perahu parpol, modal elektabilitas, logistik, dst. Sehingga dalam kontek itu hanya beberapa pimpinan parpol yang diperkirakan punya peluang kontestasi seperti Ketua Golkar H Rodi Wijaya (HRW), Ketua Partai Gerindra Hendri Juniansyah, Partai Nasdem Yoppi Karim, PDIP dan PKS. Figurnya tak mesti ketua. Dan itupun masih melihat hasil perolehan kursi dalam pileg 2024 nanti,” jelasnya lagi.

Lantas bagaimana tanggapan Ketua DPRD yang juga Ketua Partai Golkar, HRW?

Rodi Wijaya pun saat dibincangi menegaskan, setiap partai punya strategi masing-masing terkait kader yang akan dicalonkan menjadi Calon Kepala Daerah (Cakada) ataupun Wakil Kepala Daerah (Cawakada). Apakah tetap dicalonkan menjadi calon legislatif atau tidak.

Kebijakan Partai Golkar untuk saat ini kader yang bakal dicalonkan menjadi Cakada ataupun Cawakada tetap nyalon legislatif.

“Untuk sementara tetap nyalon legislatif. Tapi kan kita tidak tahu perkembangan nantinya,” tegasnya kepada Linggau Pos, kemarin.

Ia membenarkan, ketika tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dimulai, masa jabatan anggota DPRD periode 2019-2024 belum berakhir. Berakhirnya masa jabatan anggota DPRD periode 2019-2024 pada September. Konsekuensi anggota DPRD yang nyalon di Pilkada harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota DPRD.

“Makanya kalau di Golkar, ketika kader kita terpilih dan mau mencalonkan diri di Pilkada secara otomatis tidak akan diikutkan dalam pelantikan anggota DPRD,” tegasnya.

Rodi memberikan contoh misalnya ia maju di Pilkada sementara terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kota Lubuklingau, maka ia tidak akan dilantik menjadi anggota DPRD, dan posisinya langsung digantikan oleh kader yang perolehan suara di bawahnya.

Untuk itu kata Rodi Wijaya, kader Partai Golkar yang nyalon legislatif yang berada dibawahnya jangan khawatir karena bakal mengantikan dirinya.

“Untuk itu berjuanglah secara maksimal karena tidak akan sia-sia karena besar kemungkinan menggantikan posisinya untuk menjadi anggota DPRD Kota Lubuklinggau,” paparnya.

Rodi mengukapkan skenario kedua jika dirinya tidak nyalon legislatif di Pemilu 2024, maka tugasnya untuk memperkuat seluruh daerah pemilihan (Dapil) yang ada di Kota Lubuklinggau.

“Semua Dapil harus kita perkuat karena perintah partai langkah pertama di 2024 menang Pileg dulu karena memang pelaksaan Pileg dulu baru Pilkada,” ungkapnya. (LIPOS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *