Aceng Sudrajat Resmi Ditetapkan Sebagai DPO

DPO - Aceng Sudrajat (39) tersangka kasus dana hibah Bawaslu Muratara resmi ditetapkan jadi DPO pihak Kejari Lubuklinggau.

LIPOSSTREAMING.NEWS – Jumat (13/5/2022), Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau menetapkan Tersangka Aceng Sudrajat (39) jadi Daftar Pencarian Orang (DPO).

Mantan Koordinator Sekretariat (Korsek) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muratara ini ditetapkan DPO, setelah mangkir tiga kali pemanggilan sebagai saksi, dan tiga kali panggilan sebagai tersangka. Bahkan jaksa juga sudah melakukan pemanggilan secara terbuka dengan mengekspos pemanggilan melalui media massa selama tiga hari berturut-turut, namun Aceng masih tetap mangkir.

Kajari Lubuklinggau, Willy Ade Chaidir melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Yuriza Antoni, mengatakan surat Penetapan DPO Aceng Sudrajat itu Nomor: B-1619 / L. 611/fd.1/05/2022 yang ditandatangani langsung oleh Kajari Lubuklinggau Willy Ade Chaidir

“Terhitung hari ini (kemarin, red), Aceng telah resmi ditetapkan sebagai DPO karena tidak ada itikad baik. Makanya ditetapkan sebagai DPO” jelasnya.

Yuriza juga meyakinkan, penetapan DPO ini sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), yakni pemanggilan pasca ditetapkan sebagai tersangka sebanyak tiga kali, pemanggilan terbuka selama tiga hari.

“Kami juga sudah dapat surat dari Bawaslu Ogan Ilir (OI) karena beliau saat ini menjabat sebagai Kasek disana. Pihak Bawaslu OI mengaku, tersangka sudah tidak masuk kantor lagi dan sulit dihubungi kembali,” ungkap Yuriza.

Selain itu, dari alamat rumah tersangka, pihak Kejari Lubuklinggau menerima laporan kalau tersangka Aceng tidak lagi tinggal di rumah yang ditempatinya selama ini. Bahkan, keterangan warga setempat mengaku jika Aceng sudah pindah.

Mengingat statusnya sudah sebagai DPO lanjut Yuriza, pihak Kejari Lubuklinggau akan segera berkoordinasi dengan pihak Kejati Sumsel, Kejagung dan Kepolisian untuk menangkap tersangka. Pihaknya berharap tersangka kooperatif untuk memenuhi panggilan ini, sebab lambat laun pasti akan tertangkap. Bahkan hukumannya bisa lebih berat karena tersangka mempersulit penyidikan.

Namun, bila tersangka kabur atau melarikan diri, pihaknya akan berkoordinasi dengan Tim Tabur Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menangkap tersangka.

“Biasanya bila sudah ditangani tim tabur, tersangka akan cepat tertangkap, karena memang Tim Tabur bertugas menangkap buronan Kejaksaan,” tegasnya.

Baik masyarakat yang tahu keberadaan tersangka Aceng, pihaknya juga bisa memberitahukan ke Kejari Lubuklinggau.

Sebelumnya, Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau menetapkan delapan orang tersangka terkait dugaan korupsi dana hibah Pemkab Muratara untuk Bawaslu Muratara anggaran 2019 dan 2022.

Delapan orang itu adalah Munawir, selalu Ketua dan Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Muratara.

Serta M Ali Asek, Kordiv Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga. Kemudian Paulina, Kordiv Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Data dan Informasi. Selanjutnya, Bendahara Bawaslu Muratara Siti Zahro dan Kukuh Reksa Prabu, Staf Bendahara Bawaslu Muratara.

Kemudian, Tirta Arisadi (Korsek periode Oktober 2019 – Juli 2020). Hendrik (Korsek Periode Juli – Oktober 2022) dan Aceng Sudrajat (Korsek periode Oktober 2020 – Mei 2021). Tujuh tersangka sudah ditahan kecuali Aceng.

Berdasarkan hasil audit BPKP Sumsel, dalam kasus ini menyebabkan kerugian negara Rp2.514.800.079. Para tersangka disangkakan dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian subsidair, pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (LIPOS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *